PARINGIN (TABIRkota) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2024 secara daring pada Selasa (15/10) kemarin.
Inspektur Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Inspektorat Balangan, Muhammad Nasir Hani mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk evaluasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Balangan 2023.
“Hasil evaluasi menunjukkan capaian nilai MCP KPK tahun ini belum optimal dan belum mencapai target,” katanya.
Pemkab Balangan, ujarnya, akan berupaya maksimal menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dan akan segera dilaporkan kepada Sekretaris Daerah, mengingat waktu tersisa tinggal beberapa bulan lagi untuk perbaikan data yang dibutuhkan.
“Target MCP yang diharapkan naik hingga 92 persen, sebelumnya posisi kita berada kurang lebih 90 persen, semoga bisa tercapai,” ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Balangan, Muhammad menambahkan, area intervensi pengadaan barang dan jasa akan berusaha maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan.
“Kami komitmen melaksanakan semua indikator yang diminta agar nilai MCP KPK tidak turun dan mencapai target pimpinan daerah,” tambahnya.
Pemkab Balangan melalui Badang Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) setempat juga akan memaksimalkan inovasi dalam optimalisasi pajak daerah, termasuk penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (fer)