Pemkab Balangan Dorong Perempuan untuk Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah

“Dengan adanya wawasan tentang politik dan organisasi, diharapkan ke depan perempuan di Balangan bisa terlibat langsung dalam pembangunan”

Penyampaian materi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan Balangan (foto: TABIRkota/mc blg)

PARINGIN (TABIRkota) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), mendorong agar kaum perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut salah satunya diupayakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa (11/11).

Kegiatan peningkatan kapasitas yang dinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3A P2KB PMD) Balangan tersebut, menghadirkan dua naras umber.

Masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Nur Fariani dan dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Siti Mauliana Hairini.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A P2KB PMD Balangan, Bejo Priyogo, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas perempuan agar dapat berperan aktif dalam proses pembangunan daerah.

“Kegiatan tersebut penting bagi perempuan terkait kesetaraan gender, karena dengan adanya wawasan tentang politik dan organisasi, diharapkan ke depan perempuan di Balangan bisa terlibat langsung dalam pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Nur Fariani dalam paparannya mengajak para perempuan untuk lebih berani berpartisipasi di dunia politik, sesuai amanat peraturan yang menetapkan 30 persen keterlibatan perempuan dalam politik.

“Setidaknya sesuai aturan, ada 30 persen keterlibatan perempuan, kita berharap perempuan Balangan bisa maju dan berani tampil di panggung politik,” ujarnya.

Siti Mauliana Hairini menambahkan, keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang perencanaan dan pengambilan kebijakan publik, seperti dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sangat penting.

“Demokrasi liberatif menuntut perempuan hadir dalam perumusan kebijakan publik karena mereka juga pihak yang terdampak,” tambahnya.

Perempuan perlu memiliki literasi agar mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan, bukan sekadar pelengkap, tetapi turut bersuara untuk kepentingan diri, keluarga dan sesama perempuan. (fer/ra)

Editor: M Ferian Sadikin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Terima Tim Penilai Desa Percontohan Antikorupsi, Wabup Kapuas Harap Bungai Jaya Jadi Inspirasi

Rab Nov 12 , 2025
“Upaya membangun desa antikorupsi merupakan bagian penting dari visi Pemkab Kapuas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berkeadilan"

You May Like

TABIRklip