Oleh: Kadarisman
ANGGOTA DPRD yang mangkir saat sidang soal rakyat bisa dilaporkan ke BK. Apalagi sebab mangkirnya itu tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan.
Anggota DPRD sejatinya memiliki waktu kerja yang fleksibel, tidak seperti ASN yang setiap hari wajib hadir di waktu kerja yang ditentukan.
Meskipun punya waktu kerja yang fleksibel Anggota DPRD wajib hadir ketika ada agenda dan sidang resmi yang sudah dibuat oleh Banmus.
Apalagi sidang paripurna, itu rapat resmi dan tertinggi statusnya. Seluruh anggota DPRD sejatinya wajib hadir, kecuali ada alasan tertentu yang dapat dibenarkan. Minimal secara kelembagaan dapat kourum.
Ketidakhadiran Anggota DPRD dapat membuat tidak quorum. Dampaknya sidang tidak bisa dilbjutkan. Dampak turunanya adalah agenda penting penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan sustainability kepentingan publik menjadi tertunda.
Saya mengatakan anggota DPRD yang absent atau tidak hadir tanpa alasan hak ketika ada agenda penting seperti rapat paripurna bisa disebut mangkir. Itu cukup alasan bagi masyarakat membuat laporan ke Badan Kehormatan DPRD untuk diproses.
Bayangkan saya, ketua DPRD dan sekwan pun tidak mengerti anggotanya tidak hadir tanpa alasan. Kecuali beberapa orang seperti yang disebutkan sekwan di pemberitaan.
Publik dan entitas politik, seperti organisasi masyarakat, punya hak mengingatkan anggota dewan yang mereka pilih tersebut untuk kembali kepada fungsi etik, moral dan normatifnya agar kembali ke meja persidangan di mana nasib rakyat sedang dibahas bersama eksekutif***
Majelis Daerah Presidium KAHMI Kabupaten Tabalong
