BUNTOK (TABIRkota) – Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD).
Kegiatan yang diikuti seluruh Kepala Perangkat Daerah, camat serta perwakilan dari enam kecamatan tersebut, berlangsung di Aula Bapperida Barsel, Kamis (17/4).
Menurut Wakil Bupati Barsel, Khristianto Yudha, FPD bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan hasil Musrenbang kecamatan serta arah kebijakan pembangunan daerah.
“Penyusunan RKPD harus mengutamakan program prioritas dan mendukung sasaran strategis, baik nasional maupun daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, program yang diajukan tidak boleh bersifat seremonial, melainkan harus berdasarkan data, kebutuhan nyata serta berdampak langsung pada masyarakat.
“Prinsip Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) perlu diterapkan dalam setiap perencanaan agar seluruh sektor pembangunan dapat saling mendukung,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pembangunan, Pemkab Barsel menekankan pentingnya penggunaan data sektoral dan peta spasial dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
Di antaranya mencakup program yang menyasar peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting dan penciptaan lapangan kerja yang luas dan inklusif.
Setiap program yang diusulkan, tambahnya, wajib memperhatikan urgensi, dampak serta keterkaitan langsung dengan indikator kinerja utama daerah.
“Kami menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun kegiatan secara selektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Edy Purwanto mengatakan, seluruh program OPD harus mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
“Kami berharap rekan-rekan OPD benar-benar menyusun program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pihaknya, tambah Edy Purwanto, sudah menerima lebih dari 500 usulan masyarakat dari seluruh kecamatan yang diperoleh melalui Musrenbang.
“Usulan-usulan tersebut sudah kami distribusikan ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Sinkronisasi antara usulan masyarakat dan ketersediaan anggaran diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran, efektif serta sesuai dengan visi pembangunan daerah. (zr)
