PARINGIN (TABIRkota) – Bupati Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), H Abdul Hadi memastikan belanja pegawai dan tenaga honorer tidak akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan H Abdul Hadi saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (3/3).
“Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, namun dipastikan tidak akan berdampak pada belanjar pegawai, termasuk tenaga honorer yang tetap mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran, katanya, berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), akan ada pemotongan anggaran dengan sistem pemantauan langsung melalui aplikasi.
“Anggaran yang telah disesuaikan akan diarahkan untuk belanja yang benar-benar diperlukan masyarakat, seperti mendukung pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian dan perdagangan,” katanya.
Apel gabungan kali ini, dilaksanakan untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat usai pelaksanaan Orientasi Kepala Daerah 2025 di Magelang pada 21 hingga 28 Februari lalu.
Apel dipimpin Bupati Balangan, Abdul Hadi, didampingi Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi dengan diikuti Aparatur Sipil Negera (ASN) dan non ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.
Abdul Hadi menambahkan, pentingnya komitmen ASN dan pejabat daerah dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan kinerja.
“Apel gabungan ini menjadi momentum bagi ASN dan pejabat daerah untuk terus berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan baik serta meningkatkan kinerja,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar capaian positif yang telah diraih pada tahun 2024 dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada 2025.
Selaras dengan Asta Cita Presiden RI, pemerintah daerah harus memastikan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat yang menjadi tujuan utama dari retreat yang dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah di Indonesia.
Diharapkan, pada periode kedua kepemimpinan H Abdul Hadi, Balangan menjadi lebih baik dan sejahtera, baik dalam pembangunan desa maupun penataan kota. (ra)
