KANDANGAN (TABIRkota) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkap kendala yang terjadi selama tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) 2024 lalu.
Menurut Anggota Bawaslu HSS, Kamaludin, terdapat beberapa kendala yang ditemukan selama tahapan Pilkada berjalan.
“Diantaranya dalam hal administrasi, seperti jadwal kampanye yang tidak di SK-kan secara tertulis, itu cuma kesepakatan bersama,” ujarnya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) HSS di Aula KPU setempat pada Senin (24/2) kemarin.
Karena tidak di SK-kan, katanya, ada jadwal kampanye yang bertabrakan antar pasangan calon.
“Selain itu dalam hal penyampaian logistik ke Tempat Pemilihan Suara (TPS), kendalanya adalah di transportasi,” katanya.
Karena kondisi masing-masing wilayah di HSS itu berbeda bahkan terdapat beberapa daerah terpencil yang susah dijangkau, tambahnya, ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berinisiatif mengambil logistiknya sendiri.
“Kendala berikutnya yaitu pada Alat Peraga Kampanye (APK), karena KPU tidak memberikan tanda khusus sehingga banyak isu-isu hoax keterlibatan PPS atau KPPS dalam pemasangannya,” tambahnya.
Bawaslu HSS berharap hasil evaluasi tersebut menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilihan agar kendala serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dengan perbaikan dalam hal administrasi, logistik dan penyediaan APK, diharapkan Pilkada ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan serta minim polemik. (zr)
