BANJARBARU (TABIRkota) – Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Kegiatan Inventarisasi Usulan Topik Kajian Tahun 2025.
Kegiatan yang dipimpin Kepala Kanwil BPN Kalsel, Abdul Azis dan berlangsung secara luring dan daring tersebut, dilakanakan di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, Senin (2/12).
Menurut Abdul Azis, kegiatan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan di tahun 2025.
“Kegiatan kali ini, mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti,” ujarnya.
Pentingnya memperkuat perlindungan hukum bagi pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, katanya, yang bertugas di lapangan maupun di kantor.
“Kita perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan regulasi lain yang berkaitan,” katanya.
Langkah tersebut, tambahnya, dianggap krusial untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan.
“Khususnya bagi para pelaksana pelayanan pertanahan yang menjalankan tugas sebagai aparat negara,” tambahnya.
Kegiatan kali ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan ATR dan Pertanahan.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2020.
Beragam usulan topik kajian, diterima dari berbagai unit kerja untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang bersifat internal maupun berdampak nasional dalam bidang ATR dan pertanahan.
Hasil dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi strategis serta rekomendasi kepada pimpinan sebagai langkah responsif dan antisipatif terhadap tantangan yang dihadapi.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Bidang Program dan Manajemen Pengetahuan pada Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan ATR dan Pertanahan serta Kementerian ATR/BPN, Romeli Santiago.
Hadir pula seluruh pejabat di lingkungan Kanwil BPN Kalsel serta para Kepala Kantor dan Pejabat Pengawas di wilayah kerja setempat. (zr)
