YOGYAKARTA (TABIRkota) – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait wacana pemerintah yang akan membatasi pembelian Pertalite dan BBM Bersubsidi lainnya per 1 Oktober mendatang.
Jokowi mengatakan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait wacana tersebut.
“Perkiraan masih dalam proses sosialiasi,” katanya usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta, dilansir dari cnnindonesia.com, Kamis (29/8).
Menurutnya, pemerintah belum ada rapat atau keputusan terkait pembatasan Pertalite dan BBM bersubsidi.
“Pemerintah akan melihat dulu bagaimana keadaan di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengatakan, pembatasan memang direncanakan yang tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
“Namun pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut,” ujar Bahlil di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Selasa (27/8) lalu.
Menurutnya, pihaknya memang membuka peluang Peraturan Menteri (Permen) terkait pembatasan Pertalite dan BBM bersubsidi yang berlaku per 1 oktober mendatang.
“Permen tersebut terkait dengan waktu sosialiasi (bukan membatasi, red), jadi itu yang sedang kami bahas,” ujarnya.
Khususnya mobil mewah, tambahnya, sebaiknya tidak turut serta menggunakan Pertalite.
“Karena Pertalite ditujukan hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah,” tambahnya.
Munculnya wacana pembatasan pembelian tersebut, salah satunya berhubungan dengan masalah polusi di Jakarta serta efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (zr)
